Palembang, SumselSatu.com
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Selatan mencatat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di Sumsel sepanjang semester I 2026. Data Disnaker menyebut sedikitnya 1.400 pekerja dari 134 perusahaan terdampak PHK selama periode Januari–Juni 2026.
Kepala Disnaker Sumsel Indra Bangsawan melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial Ekky Zakia menjelaskan angka tersebut mencakup kasus PHK yang diselesaikan secara perselisihan maupun tidak diperselisihkan.
“Untuk Sumsel, baik yang diperselisihkan maupun yang tidak diperselisihkan, dari Januari sampai Juni 2026 sebanyak lebih kurang 1.400 pekerja,” ujar Ekky, Rabu (5/8/2026).
Menurut Ekky, mayoritas perusahaan yang melakukan PHK bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Ia merinci tiga faktor utama penyebab PHK di Sumsel, yakni efisiensi perusahaan, habis masa kontrak kerja, dan pelanggaran yang dilakukan pekerja.
Di tingkat daerah, Kabupaten Lahat disebut sebagai salah satu wilayah dengan dampak paling besar. Informasi yang beredar menyebut PHK di Lahat terjadi masif sejak Januari 2026 dan menyasar ribuan pekerja. Selain itu, Kabupaten Banyuasin juga tercatat sebagai daerah yang mengalami PHK.
“Dari data yang ada, Kabupaten Banyuasin juga disebut termasuk daerah yang mengalami PHK,” tandas Ekky.
Meski begitu, tidak semua wilayah di Sumsel terdampak. Berdasarkan data Disnaker, dua daerah dilaporkan nihil kasus PHK selama periode yang sama, yaitu Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU Timur.
Ekky menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel terus berupaya mencegah terjadinya PHK. Namun, jika PHK tidak dapat dihindari, Pemda memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi.
“Biasanya ada bantuan pelatihan. Ada yang ikut pelatihan dan ada juga yang mendapatkan informasi lowongan kerja dari Kementerian Tenaga Kerja,” jelas Ekky.
Hingga Juni 2026, Disnaker Sumsel masih memonitor perkembangan PHK di 17 kabupaten/kota untuk memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak.
Data PHK Belum Didukung Laporan Resmi
Menanggapi data tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel David Hardianto Aljufri, menyebut sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang paling banyak mengalami PHK di Sumsel hingga saat ini. Namun ia menegaskan, angka 1.400 pekerja yang diungkapkan Disnaker itu belum didukung data resmi yang masuk ke DPRD.
“Belum ada data yang pasti yang masuk ke kami. Kemarin juga kami proses cek ke dinas tenaga kerja, mereka belum mengumpulkan laporan pengambilalihan itu untuk di kabupaten/kota,” ujar David.
Menurutnya, sektor pertambangan paling banyak terdampak PHK karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) perusahaan tambang belum keluar, sehingga sejumlah tambang pusat belum dapat berproduksi.
“Permasalahan pertama mungkin yang banyak di sektor tambang karena sampai sekarang RAB belum keluar. Sehingga ada beberapa tambang pusat yang tidak produksi,” jelasnya.
Selain pertambangan, David menyebut ada sektor lain yang juga terdampak. Komisi V DPRD Sumsel mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil langkah antisipasi.
“Kami sudah sampaikan kepada pihak ke sana untuk mensiasati. Jangan sampai kondisi itu terjadi dampak negatifnya. Regulasi dipenuhi agar hal ini bisa kita lakukan,” tambahnya.
Cerita dari Pekerja Terdampak
Di balik angka-angka tersebut, PHK berdampak langsung pada kehidupan pekerja.
Salah satunya Yudi, pekerja swasta di Palembang yang mengaku akan terkena PHK dari perusahaannya dalam waktu dekat karena alasan efisiensi. Padahal, ia telah bekerja di perusahaan tersebut selama 11 tahun, dan proses PHK dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
“Manajemen menyebut proses PHK berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan alasan efisiensi dari kantor pusat demi keberlangsungan perusahaan,” ujar Yudi.
Yudi mengatakan, pihak perusahaan tetap mematuhi ketentuan pesangon sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Pesangon dengan masa kerja 11 tahun sesuai Kemenaker dikali 13 gaji, jika di atas 9 tahun,” katanya.
Ia memastikan namanya telah masuk dalam daftar karyawan yang diusulkan untuk dirumahkan oleh manajemen. Meski demikian, Yudi menegaskan tetap akan mencari pekerjaan lain demi menghidupi keluarganya sebagai kepala rumah tangga.
“Pastinya harus kerja untuk menyambung hidup keluarga, tidak masalah kerja apa yang penting dapur tetap ngebul,” pungkasnya. #fly
