Jakarta, Sumselsatu.com – Forum Guru Besar Antikorupsi menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki, dan meminta ketegasan pemerintah soal pelemahan KPK melalui hak angket DPR. Teten mengatakan pemerintah sedang menyiapkan strategi nasional (stranas) antikorupsi.
“Ya, memang kita sedang mempersiapkan stranas antikorupsi. Perpresnya saya kira sebentar lagi akan ditandatangani oleh Presiden,” ujar Teten di kantor KSP, gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).
Teten mengatakan stranas, yang saat ini berada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), nantinya akan dipindahkan ke KPK. Koordinasi dari stranas antikorupsi nantinya akan dipimpin langsung oleh KPK.
“Jadi koordinasinya oleh KPK. Di situ jelas pesannya bahwa pemerintah ingin, selain mensinergikan pemberantasan korupsi, agenda pemberantasan korupsi antara pemerintah dan KPK, tapi juga ingin memberikan penguatan terhadap KPK,” katanya.
Teten menyebutkan guru besar antikorupsi sangat khawatir terhadap upaya pelemahan KPK dengan hak angket DPR.
“Mereka sangat khawatir dengan bergulirnya hak angket di DPR itu akan melemahkan KPK. Minta Presiden menaruh perhatian terhadap masalah ini. Tadi saya sampaikan bahwa hak angket itu, itu domainnya DPR. Jadi kita tidak bisa intervensi,” imbuhnya.
Teten meminta Forum Guru Besar Antikorupsi tidak khawatir meski pemerintah tidak bisa mengintervensi DPR yang telah membentuk Pansus Angket KPK. “Karena selama ini saya kira komitmen Presiden sudah jelas, ingin terus memperkuat KPK dan tetap menjaga KPK menjadi lembaga yang independen,” jelasnya. (min/dtc)
